Prinsipprinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain: Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Negara dengan asas hukum. Pemerintah berdasarkan konstitusi. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Pemerintahan mayoritas. Pemilu yang bebas. STANDARKOMPETENSI : MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA . KOMPETENSI DASAR : 6.1. Mendeskripsikan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. TUJUAN PEMBELAJARAN : Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan pengertian system politik. 2. Mendeskripsikan suprastruktur politik. 3. Untukmemaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada perlu dikelompokkan lagi menjadi tiga hal, yaitu dari segi teknis atau prosedur, etika politik, serta sistem demokrasi secara keseluruhan. Dari segi teknis atau prosedur, demokrasi di Indonesia sesungguhnya sudah terlaksana. PendekatanPembangunan Infrastruktur di Batas Timur NKRI: Sebuah Kajian Konsep. Tanah Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi', adalah sepenggal lirik lagu berjudul 'Aku Papua' ciptaan sangatpenting dalam memajukan kehidupan politik di Indonesia. TV menjadi jembatan penghubung antara Suprastruktur politik dan infrastruktur politik dengan masyarakat Indonesia. Adapun komponen infrastruktur politik adalah sebagai berikut: 1. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Adatiga lokasi pembuatan komponen, yakni di Cilegon-Indonesia, Spanyol, dan China. Tiang pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dibuat di Cilegon, sistem turbin dan hub diproduksi di Spanyol, dan bilah (daun) baling-baling di Tiongkok. Ketiga komponen diangkut dengan kapal ke lokasi perencanaan dan pembuatan komponen PLTB sejak 2012 dan 11Komponen infrastruktur politik di Indonesia ditunjukkan nomor 1. MPR dan DPR 2. Media komunikasi politik 3. Tokoh politik 4. Kelompok penekan 5.Presiden a. 1,2 LGw8h. - Di dalam suatu pemerintah terdapat sebuah sistem politik. Sistem politik adalah suatu perangkat yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Dari sistem politik ini terdapat fungsi-fungsi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu salah satunya untuk membuat kebijakan yang mengikat. Sistem politik ini memiliki output berupa kebijakan-kebijakan negara yang mengikat seluruh warganya. Baca Juga Pengendalian Sosial Jenis, Sifat, Fungsi, dan Lembaga Pengendalian Sosial Contohnya seperti aspirasi masyarakat akan dirumuskan dan dilaksanakan melalui kebijakan negara. Sistem politik di Indonesia terbagi atas dua komponen, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga negara yang tertera di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. “Sistem politik adalah suatu perangkat yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu negara.” - Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Namun, apabila diklasifikasikan, maka dapat diperkecil menjadi empat kekuatan saja. Salah satunya adalah partai politikJika dalam pengertian umum, infrastruktur merupakan kebutuhan dasar untuk bisa mengorganisasikan sebuah sistem, dapat berbentuk fisik maupun sosial. Contoh infrastruktur dalam pengertian umum misalnya, merujuk pada hal teknis atau fisik seperti jalan, air bersih, bandara dan lainnya, sedangkan makna infrastruktur politik sepenuhnya berbeda. Pengertian infrastruktur politik, secara etimologi politik diambil dari bahasa Yunani polis yang berarti 'kota' yang berstatus 'negara kota'. Sementara dalam bahasa Arab, politik berarti siyasah atau 'strategi'. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara, demikian mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dari sekian banyak kelompok-kelompok kekuatan politik dan organisasi di Indonesia, maka dikategorikan menjadi 4 infrastuktur politik saja. Berikut penjelasannya Partai politik Political Party Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Mereka biasanya mendirikan parpol berdasarkan kesamaan kepentingan, cita-cita politik, juga persamaan keyakinan politik minimal mempunyai 5 fungsi dasar sebagai partai yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Hubungannya erat sekali dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaannya, karena masyarakatlah yang mendirikan partai politik. Kelompok Kepentingan interest group Kelompok kepentingan adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Mereka akan menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan kemudian menyampaikan pada sistem politik yang ada. Bisa dibilang, mereka adalah penyalur aspirasi masyarakat sehingga perannya sangat penting sebagai penyambung lidah rakyat pada pemerintah, sehingga pemerintah mengetahui yang diinginkan dan dibutuhkan oleh warganya. Kelompok kepentingan dapat diklasifikasi menjadi beberapa kelompok, menurut Gabriel A. Almond yaitu Kelompok Anomik berasal dari unsur-unsur masyarakat dan terbentuk secara spontan akibat adanya isu kebijakan pemerintah, agama, politik. Kelompok Non-Asosiasional berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnis, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi. Kelompok institusional berasal dari kelompok yang sifatnya formal dan mempunyai fungsi politik atau fungsi sosial Kelompok asosiasional berasal dari kelompok yang menyatakan kepentingannya secara khusus, menggunakan tenaga profesional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan segala kepentingan dan tuntutannya. Kelompok penekan pressure group Seperti namanya, kelompok ini biasanya kerap melempar kritikan-kritikan untuk para pelaku politik yang lain. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memajukan dunia perpolitikan karena kritik yang mereka sampaikan bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Mereka cukup berperan dalam menanggapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, walau ada juga yang menyalahgunakan perannya hanya demi kepentingan kelompok mereka saja. Berikut ini contoh yang termasuk dalam pressure group lembaga swadaya masyarakat LSM, Organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan kehidupan, organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia HAM, dan lainnya. Media komunikasi politik Media komunikasi politik merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi serta pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Komunikasi politik ini menggunakan alat perantara dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan, berupa televisi, radio, internet dan surat kabar. Pengaruhya sangat kuat dalam politik di tanah air karena masyarakat sering lebih percaya pada media yang mereka saksikan. Media juga digunakan untuk membentuk asumsi masyarakat, dan mengubah pendapat juga Contoh Partisipasi Politik Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa Apa Itu Partisipasi Politik & Contohnya di Lingkungan Masyarakat Karakteristik Partisipasi Politik Ciri-ciri, Penerapan, & Contoh - Pendidikan Kontributor Cicik NovitaPenulis Cicik NovitaEditor Alexander Haryanto Suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling mempengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi dan lain JugaAlasan KPK Hentikan Publikasi Lagu Antikorupsi Ciptaan Indra KenzNasionalisasi Perusahaan Asing dalam Hukum IndonesiaLulusan Sarjana Hukum Bisa Masukan Ini ke dalam Curriculum VitaeSuprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Suprastruktur politik terdiri dari Lembaga Tinggi Negara, yaitu1. Presiden2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR3. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR4. Mahkamah Konstitusi MK5. Mahkamah Agung MA6. Komisi Yudisial KYLembaga Independen Negara, yaitu1. Komisi Pemilihan Umum KPU2. Komisi Penyiaran Indonesia KPI3. Komisi PerempuanLembaga Legislatif, yaitu1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IILembaga setingkat kementerian1. Kementerian2. Dirjen3. Lembaga4. Direktorat5. Dinas6. Kecamatan7. KelurahanUnit Pelaksana Teknis UPT, yaitu1. Bendungan/pintu airLembaga Partai Politik, yaitu1. Parpol yang sudah menjadi anggota legislatifDalam terminologi ilmu politik, struktur politik berarti sebuah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan. Struktur bangunan atau kerangka politik tersebut merupakan suatu komponen dalam sistem Indonesia, lembaga-lembaga tinggi negara memiliki dasar hukum pembentukannya yaitu UUD 1945, dalam artian hal tersebut memiliki legitimasi yang diatur oleh konstitusi negara. Lembaga tertinggi negara tersebut dikategorikan ke dalam komponen-komponen, yaitu komponen legislatif, eksekutif dan komponen memiliki masing-masing fungsi. Komponen legislatif berfungsi membuat undang-undang, komponen eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang, dan komponen yudikatif berfungsi mengawasi kinerja legislatif terdiri dari MPR, DPR dan DPD, komponen eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan komponen yudikatif terdiri dari BPK, MA, MK dan KY. Lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia tersebut yang akan mengatur kehidupan politik rakyat serta sebagai pembuat keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum. - Apa yang dimaksud dengan suprastruktur? Pada sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukan struktur politik lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Dalam modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X, dijelaskan struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik. Berikut pengertian dari supra-struktur dan infra-struktur politik Suprastruktur Politik Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Susunan kelembagaan ini berkaitan erat dengan lembaga-lembaga negara, dan juga hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Suprastruktur politik hadir dalam suatu negara guna berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Yang dimaksud suprastruktur politik di Indonesia adalah lembaga lembaga Negara yang peran dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Kekuangan. • Macam-macam Demokrasi, Bentuk Demokrasi, dan Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli • Berikut Pengertian dan Ciri-ciri Pesan Moral dalam Sebuah Narasi Teks Cerita Infrastruktur Politik Sebelum mengetahui tentang komponen-komponen infrastruktur politik. Kamu udah tahu belum, apa itu infrastruktur politik? Jadi, Infrastruktur politik yaitu suasana dari kehidupan politik dalam masyarakat dan berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan atau LSM dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan dan dibentuknya infrastruktur politik sangat berdampak baik secara langsung atau gak langsung terhadap seluruh kebijakan lembaga kenegaraan. Nah, berikut ini ada beberapa komponen-komponen infrastruktur politik. Penasaran? Yuk simak aja ulasannya! 1. Partai Politik2. Organisasi Masyarakat3. Kelompok Kepentingan4. Kelompok Penekan5. Tokoh Masyarakat6. Media Massa7. Student Group8. Tokoh Politik 1. Partai Politik Apa sih, yang dimaksud dengan partai politik itu? Ya, Partai politik merupakan sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang punya tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha buat mencapai tujuannya tersebut. Makanya, dalam sebuah negara yang berdemokrasi, partai politik sebagai sebuah lembaga yang punya peranan penting dalam negara demokrasi khususnya di masa sekarang ini. Contohnya Partai Golkar Golongan Karya Pada masa orde baru ini, terlihat sekali terjadinya politisasi terhadap birokrasi yang seharusnya lebih berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Jajaran birokrasi diarahkan sebagai instrument politik kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Setiap Pegawai Negeri Sipil PNS yaitu anggota Partai Golkar. Meskipun pada awalnya, Golkar gak ingin disebut sebagai partai, tapi cuma sebagai golongan kekaryaan. Tapi permasalahannya, Golkar yaitu kontestan Pemilu dan itu berarti dia adalah partai politik. Pegawai negeri yang jadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang gak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan dapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Kalo suatu wilayah gak merupakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal karena pemerintah lebih mengutamakan daerah yang merupakan basis Golkar. 2. Organisasi Masyarakat Organisasi masyarakat dibentuk dengan tujuan pada bidang sosial dan juga budaya. Organisasi ini gak melibatkan diri dalam memperoleh kekuasaan dalam pemilu Pemilihan Umum. Contohnya FPI Front Pembela Islam Apa sih itu Front Pembela Islam FPI? Jadi, FPI atau Front Pembela Islam merupakan sebuah organisasi massa Islam yang bergaris keras yang berpusat di Jakarta. FPI mempunyai Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi “penertiban” sweeping terhadap kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat islam terutama pada masa Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut, diantaranya seperti Adanya penderitaan panjang ummat Islam di Indonesia, karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Adanya kewajiban buat menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam dan ummat Islam. 3. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan ini mempunyai aktivitas menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran monolitis dan intensitas usaha yang gak berlebihan dan mengeluarkan dana serta tenaga buat melaksanakan tindakan politik di luar tugas parpol. Kelompok masyarakat yang bergabung buat kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan buat anggota masyarakat. Contohnya MUI Majelis Ulama Indonesia Berdirinya MUI pada akhir tahun 1975, ditujukan buat mendialogkan kebijakan keagamaan yang menyangkut Muslim. Tapi pada prakteknya, MUI fungsinya buat menyampaikan kebijakan pemerintah kepada umat Muslim. Ada perubahan strategi yang dulu cuma mengeluarkan fatwa, sekarang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam bentuk advokasi agar fatwa itu jadi kebijakan pemerintah atau bahkan jadi undang-undang. Kendati fatwa tersebut emang gak punya kekuatan hukum yang mengikat, tetap aja fatwa tersebut dianggap sebagai bukti intervensi agama terhadap kebijakan publik. 4. Kelompok Penekan Golongan penekan yaitu sekelompok manusia yang tergabung jadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering punya kemauan buat memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa. Contohnya ICW Indonesia Corruption Watch ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998, di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. ICW yaitu lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang punya komitmen buat memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat buat terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Ada beberapa peran dari ICW Indonesia Corruption Watch, diantaranya sebagai berikut ini Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong inisiatif rakyat buat membongkar kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya pada penegak hukum dan ke masyarakat luas buat diadili serta mendapatkan sanksi sosial. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik buat mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif buat pemberantasan korupsi. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi. 5. Tokoh Masyarakat Kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yaitu meliputi tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh budaya. Contohnya AA Gym Aa gym pernah memandu acara Ada AA Gym. Di acara tersebut, dia sebagai ulama yang menyampoaikan moral-moral menanggapi pernyataan-pernyataan yang ada seputar Pemilu. Program ini mengundang narasumber yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Mereka diantaranya seperti tokoh parpol, tokoh masyarakat, cendekiawan, kalangan pengamat, calon presiden, dan calon wakil presiden. Selain narasumber, acara ini juga mengundang pemirsa buat hadir di studio dari berbagai kalangan. Pemirsa diberi kesempatan buat berdialog dengan para narasumber. 6. Media Massa Media massa punya peran yang sangat penting buat kehidupan seluruh masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi ataupun suatu kebijakan pemerintah. Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, maka metode komunikasi juga mengalami perkembangan yang pesat juga. Tapi semua itu, punya aksentuasi sama yaitu komunikator menyampaikan pesan, ide, dan gagasan, pada pihak lain komunikan. Cuma model yang dipakainya berbeda-beda. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan arah kebijakan para politisi. 7. Student Group Student group adalah mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitas masing-masing. Kelompok ini sering mengkritik kadaan politik dengan berdemo. Gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu salah satu faktor pendobrak buat terciptanya kebebasan sipil politik yang tersandera selama 32 tahun lamanya. Tapi setelah reformasi, gak ada lagi satu gelembung besar gerakan mahasiswa dan justru yang tampak cuma riak-riak kecil dan terpecah dengan isu-isu sektoral dan gak sedikit juga yang masuk dalam perangkap pragmatisme politik penguasa. Peran gerakan mahasiswa sebagai gerakan intelektual sangat penting buat mengambil inisiatif membantu penyadaran politik terhadap masyarakat. Agenda ini selanjutnya, akan jadi kata kunci buat mengartikulasikan gerakan mahasiswa dalam masa transisi menuju penemuan identitas gerakan mahasiswa yang sesungguhnya. Dalam kurun waktu lebih dari sebelas tahun reformasi, makna substansial yang hilang dari gerakan mahasiswa yaitu “peleburan” bersama rakyat. 8. Tokoh Politik Tokoh politik merupakan orang-orang lalu lalang, atau bekerja di dunia politik, dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik ini mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Contohnya Sri Mulyani Sri mulyani merupakan seorang primadona, cerdas, jelita, dan juga populer. Analisisnya kritis, lugas, dan jernih. Kiprahnya udah teruji di birokrasi dan lembaga internasional. Kurang dari 4 tahun, tiga jabatan menteri disandangnya, setelah sebelumnya menjadi konsultan di USAid dan Executive Director IMF. Dia perempuan dan pemimpin muda yang berpotensi menjadi seorang presiden. Sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan, perannya sangat sental dalam mengambil kebijakan bidang keuangan. Selama menjabat sebagai menteri keuangan Sri Mulyani udah membuat banyak gebrakan. Tapi, dia juga mendapat banyak hantaman dari politikus senayan. Berulang kali kebijakannya yang tegas terpaksa lumer oleh manuver politikus-politikus Senayan. Semoga bermanfaat buat kalian sobat cerdika 😀 Originally posted 2020-07-28 031929.

komponen infrastruktur politik di indonesia